Pengertian SPI
Sistem pengendalian
intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua
metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan
dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa
ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
Tujuan SPI
Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa
tujuan adanya pengendalian intern:
1.
Menjaga kekayaan
organisasi.
2.
Memeriksa ketelitian
dan kebenaran data akuntansi.
3.
Mendorong efisiensi.
4.
Mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen.
Jenis SPI
Dilihat dari tujuan tersebut maka sistem
pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1. Pengendalian Intern Akuntansi (Preventive
Controls)
Pengendalian Intern
Akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah
menjaga kekayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh :
adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.
2. Pengendalian Intern Administratif (Feedback
Controls).
Pengendalian
Administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong
dipatuhinya kebijakkan manajemen.(dikerjakan setelah adanya pengendalian
akuntansi) Contoh : pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada,
untuk kemudian diambil tindakan.
Peran Penting SPI
1.
Membantu manajemen
dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi.
2.
Menciptakan pengawasan
melekat, menutupi nkelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi
kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan.
3.
Membantu auditor dalam
menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan.
4.
Membantu auditor dalam
memastikan efektifitas
5.
audit, dengan
keterbatasan waktu dan biaya audit
Keterbatasan SPI
1.
Kekeliruan
pengoperasian sistem (mistake in judgement) karena terbatasnya
informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena
terbatasnya kemampuan, meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman
penyelesaian masalah.
2.
Pelanggaran sistem (breakdowns), baik
disengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan
interpretasi,kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia,
atau perubahan sistem dan prosedur.
3.
Kolusi, atau kerjasama
negatif sekelompok orang.
4.
Pelanggaran dengan
sengaja oleh manajemen (management override)
5.
Dilema biaya-manfaat (costs
versus benefits)
Penanggungjawab SPI
1. COSO (committee
of sponsoring organizations), suatu organisasi yang anggotannya
terdiri dari AAA (the American Accounting Association), AICPA, IIA (the
Institute of Internal Auditors), IMA (the Institute of Management Accountants), dan FEI
(the Financial Executive Institute), menyatakan bahwa setiap personel
dalam suatu organisasi memiliki tanggungjawab dan
merupakan bagian dari struktur pengendalian interen organisasi.
2. Fihak eksteren,
seperti auditor independent serta lembaga otoritas yang lain, dimungkinkan
untuk memberikan kontribusi dalam perancangan struktur pengendalian interen,
tetapi mereka tidak bertanggungjawab terhadap efektifitas SPI dan bukan bagian
dari SPI
3. Kelompok berperan besar:
a. Manajemen,
b. Dewan komisaris dan komite audit,
c. Auditor interen,
d. Personel lain dalam organisasi,
e. Auditor independen,
f. Fihak luar lain, seperti lembaga-lembaga
otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya organisasi
Lingkungan
Pengendalian
Adalah kondisi lingkungan organisasi yang
sehat untuk mendukung penerapan SPI, yang komponennya terdiri dari:
1.
Integritas dan
nilai-nilai etika yang tertanam dalam budaya organisasi,
2.
Komitmen terhadap
kompetensi,
3.
Peran dan pengaruh
dewan komisaris serta komite audit,
4.
Filosofi manajemen dan
gaya operasi organisasi,
5.
Struktur organisasi
yang mampu memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dengan baik,
6.
Budaya dan aturan yang
sehat dalam mekanisme penetapan otoritas dan tanggungjawab,
7.
Kebijakan dan praktik
yang sehat di bidang sumber daya manusia.
8.
Pengaruh faktor-faktor
eksteren organisasi
Prosedur Pemahaman SPI
Pemahaman SPI mencakup:
1.
Memahami lingkungan
pengendalian.
2.
Memahami disain
kebijakan dan prosedur masing-masing komponen SPI
3.
Mengevaluasi penerapan
nkebijakan dan prosedur.
Pemahaman dilakukan dengan cara:
1.
Review
pengalaman dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya.
2.
Wawancara dengan
manajemen, staff, serta personel pelaksana.
3.
Inspeksi dokumen dan
catatan.
4.
Observasi aktivitas
dan operasi perusahaan.
Elemen SPI
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan
Pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang
secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian
2. Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi tidak
hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga
menghasilkan pengendalian manajemen.
3. Prosedur Pengendalian
Prosedur pengendalian
merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk
menjamin bahwa tujuan pengendali-an manajemen dapat tercapai.
Secara umum prosedur pengendalian yang baik
terdiri dari:
a. Penggunaan wewenang secara tepat untuk
melakukan suatu kegiatan atau transaksi.
Dalam organisasi,
setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki
wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam
organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi
atas terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan
mempermudah jika akan dilakukan audit trail, karena otorisasi membatasi
aktivitas transaksi hanya pada orang-orang yang terpilih. Otorisasi mencegah
terjadinya penyelewengan transaksi kepada orang lain.
b. Pembagian tugas.
Pembagian tugas
memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi (pencatatan).
Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
Dengan pemisahakn
fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang
disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi
operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka
kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi,
sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya
kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin
keamanannya.
c. Pembuatan dan penggunaan dokumen dan
catatan yang memadai.
Prosedur harus
mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk
membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai.
Selanjutnya dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang
teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya suatu
organisasi.(biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara
tepat)
d. Keamanan yang memadai terhadap aset dan
catatan.
Keamanan yang memadai
meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan
untuk menghindari terjadi-nya pencurian aset dan data/informasi perusahaan.
e. Pengecekan independen terhadap kinerja.